Besok Buruh Akan Gelar Unjuk Rasa di Depan Istana, Minta Perhatian Pemerintah soal Maraknya PHK
JAKARTA – Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), berencana menggelar aksi unjuk rasa pada Minggu (1/6/2025), dengan salah satu tuntutan utama meminta pemerintah beri perhatian terhadap maraknya PHK.
Ketua Umum KSPN, Ristandi, dalam konferensi pers secara daring pada Jumat (30/5/2025), mengatakan, aksi demo tersebut akan diawali long march buruh dari kawasan Gambir menuju ke Patung Kuda dan berakhir di depan Istana Kepresidenan, Jakarta.
Ia mengatakan, aksi akan diikuti oleh sekitar 10 ribu pekerja, dimulai sekitar pukul 10.00 WIB.
"Bahwa pada tanggal 1 Juni besok, hari Minggu, Insya Allah, KSPN akan melaksanakan aksi nasional yang akan dilaksanakan di depan Istana pada hari Minggu," ujar Ristandi.
Akan mulai sekitar jam 10.00. Kami akan melakukan long march dari Gambir menuju Patung Kuda (lalu menuju) di depan Istana," ucap dia dikutip Kompas.com.
Menurutnya, sejak pandemi Covid-19 sampai saat ini, PHK menjadi pemberitaan sehari-hari. Ia juga menyoroti perbedaan data jumlah PHK dari sejumlah pihak.
"Perlu diketahui bahwa ada beberapa versi data PHK yang berbeda-beda. Ini memang salah satu keunikannya,” kata dia.
“Data PHK dari awal Januari 2025 sampai April, itu data dari KSPN sendiri, kami kurang lebih sekitar 61.000 pekerja ter-PHK. Ini data kami dari KSPN," ungkapnya.
Namun, kata dia, ada data berbeda dari asosiasi pengusaha, yakni kurang lebih 71.000 atau 73.000.
“Kemudian Kementerian Tenaga Kerja merilis PHK yang terjadi dari awal tahun 2025, hanya sekitar 26.000," kata Ristandi.
Sedangkan data dari BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025 tercatat sekitar 52.000 pekerja yang melakukan klaim jaminan hari tua (JHT) yang menjadi indikasi adanya PHK.
Data dari BPJS Kesehatan itu jauh melampaui data PHK yang dilaporkan Kemenaker.
"Terlepas dari data-data yang berbeda itu bahwa fakta di lapangan, kawan-kawan sekalian, kami saya sendiri mengalami melihat banyak pengusaha-pengusaha, banyak manajemen, di mana ketika di perusahaan terjadi PHK itu PHK efisiensi, bahkan ada yang pabriknya tutup juga, mereka tidak mau, mereka keberatan untuk diekspos," ungkapnya.
"Tidak mau melaporkan ke komunitas tempat dengan alasan, yang pertama untuk menjaga trust perbankan, kemudian yang kedua itu untuk menjaga trust buyer, dan secara umum untuk menjaga citra bisnisnya, terutama bisnis keluarga," kata Ristandi.
sumber: kompas.tv