Makan Gratis vs Hutang Negara: Prioritas Pembangunan atau Gimik Politik?
Program Makan Gratis (PMG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto resmi dijalankan di berbagai wilayah sejak awal tahun ini. Target awal mencakup pelajar sekolah dasar dan anak-anak usia dini. Pemerintah menyebut program ini sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia.
Namun, program ini menuai kritik dari berbagai kalangan, terutama menyangkut soal pembiayaan. Dalam RAPBN 2025, pemerintah mengalokasikan lebih dari Rp 71 triliun untuk tahap awal. Di sisi lain, beban utang negara terus meningkat dan defisit anggaran makin lebar.
Ekonom dari INDEF, Rizal Alamsyah, menyebut program ini rawan jadi gimik politik bila tidak diikuti dengan tata kelola dan target dampak yang terukur. “Apakah makan gratis bisa menjawab akar persoalan pendidikan dan kemiskinan? Atau hanya sekadar membuat masyarakat senang dalam jangka pendek?” ujarnya.
Sejumlah kepala daerah juga mengeluhkan kesiapan infrastruktur. Di beberapa daerah, distribusi bahan makanan belum optimal, bahkan sarana dapur sekolah belum memadai.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal. “Kita akan pastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki dampak nyata,” katanya.